Roseanne Huffman спросил 6 месяцев назад
Muncul wacana di lingkup pegawai di Pemerintahan Kabupaten Sumedang berkait bersama rencananya adanya pemangkasan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 40%. Informasi diperoleh pembayaran TPP bulan September bakal dibayarkan terhadap Oktober 2023, namun sebelum saat perihal itu terealisasi berhembus wacana jikalau pembayaran TPP tidak bakal full dan cuma dibayarkan sebesar 60%. “Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang merencanakan bakal memangkas anggaran kepada pegawainya yaitu bersifat (TPP) Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 40 %. Sehingga nantinya bakal dibayarkan sebesar 60 prosen tidak full 100 %. Entah kenapa Pemda Sumedang pembayaran TPP rencananya dibayarkan tidak akan full, padahal itu hak individu atau uangnya tidak tersedia sampai-sampai mesti berimbas ke TPP,” ujar salashatu sumber di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang identitasnya minta tidak dipublish. Dikatakan dia, TPP merupakan pendapatan yang diberikan secara bulanan terhadap pegawai ASN di luar gaji/upah, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional khusus dan tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan. Dikonfirmasi secara terpisah Penjabat Sekda Sumedang Terkini, Tuti Ruswati, meyakinkan terkecuali wacana pemangkasan selanjutnya belum ada. Baca Juga Hari Ini, Fenomena Siang Tanpa Bayangan “Belum, belum kami tetap membahas yach dari sisi liquidas kas. Tapi Insya Allah lah bisa (100%). Jadi itu belum ada ketetapan ditunda dan sebagainya, belum,” ujar Tuti. Disinggung apakah TPP Bulan September ini bakal dibayarkan 60%, menurutnya hal itu pun belum ada kebijakan ke arah itu. “Mudah-mudahan dibayarkan 100%, konsisten kita kaji dari hari ke hari menjadi belum ada kebjikan layaknya itu,” tandasnya. Hal senada dikatakan Kusman selaku Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BKAD) Kabupaten Sumedang, dia pun menyebutkan masih lakukan pengkajian. “Kita dijajaran tehnis masih dikaji, nanti terhitung bakal disampaikan ke pimpinan yang bakal memutuskannya bisa berupa nota dinas dan pertemuan. Untuk lebih detailnya bisa dijelaskan oleh Kabid Perbendaharaan Bu Yayah,” imbuhnya. Yayah Rokayah selaku Kabid perbendaharaan BKAD Kabupaten Sumedang menyatakan kebutuhan untuk pembayaran TPP ASN dan P3K perbulan sebesar Rp15 Miliar lebih.